Otonomi Daerah

Banyak yang keliru menterjemahkan otonomi daerah. Khususnya, para Kepala Daerah. Otonomi Daerah dimaknai sebagai pemerintahan sendiri. Otonomi daerah memang memberikan kewenangan yang luas bagi Daerah untuk mengelola daerahnya. Sayangnya, banyak yang salah dalam mentafsirkannya. Ingat, pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah bukan berarti memberikan kewenangan penuh kepada Daerah. 

Karena menurut UU No.32/2004, tidak semua kewenangan diberikan kepada Daerah. Pusat masih punya kewenangan tertentu yang tidak dilimpahkan. Ingat, sekalipun Daerah memiliki kewenangan yang luas di era Otonomi daerah, tidk berarti menghilangkan status Daerah sebagai subvertikal Pusat. Daerah tetap merupakan subvertikal Pusat, dengan kata lain Daerah tetap harus mengikuti & menjalankan garis kebijakan dari Pusat. 

Daerah tiadk boleh beranggapan bahwa dengan Otonomi daerah, mereka dapat tentukan kebijakan sendiri tanpa mempertimbangkan sinkronisasinya dengan Pusat. Ingat, desain Otonomi daerah yang kita bangun tetap dalam NKRI, bukan federal, meski secara keuangan Otonomi Daerah menganut sistem Federal. Pemerintahan Daerah (termasuk DPRD-nya) adalah tetap merupakan sub vertikal dari pemerintahan (Eksekutif) pusat.

Dengan kata lain, seluruh produk hukum yang dihasilkan Pemda (termasuk yang dihasilkan bersama DPRD-nya) harus selaras dengan Pusat.  Meski berlaku sistem Otonomi daerah, DPRD bukan lembaga legislatif. DPRD adalah bagian dari kekuasaan eksekutif Pusat. Ini harus dicatat! Karena DPRD & Pemda tetap merupakan bagian dari eksekutif Pusat, maka jangan berfikir bahwa Daerah dapat buat Perda yang lepas dari Pusat. 

Kaerena-nya jangan berfikir Daerah dapat seenaknya menolak pusat seperti ini »» @jawaposcom: Bupati Tolak Panggilan Mendagri http://www.jpnn.com/read/2012/07/28/135155/Bupati-Tolak-Panggilan-Mendagri-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Esensi pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah adalah agar Daerah bisa eksekusi pembangunan secara lebih tepat & cepat. Agar Pemda dapat menjalankan Otonomi daerah secara efektif, kemampuan finansialnya diperkuat dengan dana bagi Hasil, DAU, DAK, & Pajak Daerah.

Dengan adanya perimbangan keuangan Pusat & Daerah, kini sudah terlihat pengaruh positifnya bagi pembangunan ekonomi daerah.  Sayangnya Otonomi daerah baru “berhasil” dalam penguatan kekuasaan & kemampuan keuangan daerah. Tapi, soal tanggung jawab Daerah masih jauh. Ambil contoh, soal pengendalian harga-harga barang, peran Daerah sangat minim. Mereka masih berdalih, itu tanggungjawab Pusat. 

Bila kemampuan keuangan Daerah minta diperkuat, tapi sharing beban belum beralih. Contoh: subsidi BBM masih jadi beban Pusat. Daerah, misalnya, belum memiliki sistem logistik Daerah dalam rangka mengendalikan harga2 barang. Padahal itu tanggungjawabnya. Di banyak Daerah belum punya sense bahwa swasembada pangan adalah tanggungjawabnya. Mereka masih berfikir itu tanggungjawab Pusat. 

Kesimpulan saya, dengan Otonomi daerah ini, Daerah baru bisa kerjakan apa yang jadi haknya, tapi belum bisa jalankan apa yang jadi kewajibannya. Karena memiliki kewenangan luas, kebanyakan Kepala Daerah merasa punya kewenangan penuh, bebas tanpa dapat diintervensi Pusat. Inilah yang saya sebut sebagai Otonomi daerah yang kebablasan. Seolah, kepala Daerah & DPRD bukan jadi bagian kekuasaan eksekutif Pusat.

By @Sunarsip

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: