Demokrasi Indonesia


Apa ya yang salah dari demokrasi Indonesia? saya pahamnya, kalau demokrasi itu alat untuk mencapai kesejahteraan, tetapi kini belum semua rakyat kita sejahtera? Koalisi, DPD, DPRD, DPR, dan semua lembaga pendukung demokrasi di negeri, sudahkah itu benar adanya? sudahkan perannya optimal? jika memang demokrasi dipilih oleh negara ini. Apa yang bisa diperbaiki dari demokrasi negeri ini?

Menariknya, demokrasi di Indonesia di ikat oleh “power” dan “capital” bukan oleh ideologi atau kesamaan visi dan misi. dimana sinerginya? Proses pembuatan kebijakan dilakukan dengan transaksional bukan research-based policy yang membuat kualitasnya berkurang. Pemerintah daerah tidak mau ikut perintah pembangunan dan perencanaan pemerintah pusat. Kerjasama antara daerah tidak terwujud.

Bupati melawan gubernur. Gubernur tidak mau ikuti rencana pembangunan nasional. Pemerintah pusat tidak punya mekanisme disinsetif.  Ada RPJP, ada RT RW, Nasional, ada MP3EI, tetapi dimana integrasi diantara kebijakan perencanaan tersebut dengan perencanaan daerah. Proses desentralisasi hanya menghasilkan para perampok bernama elit. Istilah ilmiahnya Elite Capture, mereka menikmati demokrasi.

Saya selalu percaya , setiap negara punya pola demokrasi yang khas dan unik. Lalu bagaimana dengan indonesia? pola seperti apa yang ideal? Proses demokrasi yang berlangsung sejauh ini tidak juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya untuk pembangunan. Tetapi faktanya, rakyat hanya bisa menilai evaluasi pemerintah 5 tahun sekali. Disanalah pengadilan rakyat terjadi.

ketika perwakilan rakyat terpilih. Rakyat tidak punya akses terhadap perwakilannya, dan para caleg juga tidak peduli dengan konstituennya. Proses desentralisasi di negeri ini juga tampak sangat dimainkan para elit yang haus kekuasaan. Pemekaran daerah tanpa perencanaan. Akibatnya? pemekaran hanya untuk memperkaya sebagian orang di daerah tersebut. pemerintah juga tidak punya masterplan desentralisasi.

Dan membuat Indonesia menjadi negara dengan bentuk otonomi yang tdk jelas. Proses perencanaan, penganggaran yang tidak terarah.  Rakyat adalah subjek demokrasi. Tetapi di negeri ini mereka menjadi objek dan bulan bulanan para elit yang korup akan kuasa.  Tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh presiden hasil Pemilu 2004 & 2009 tampaknya tidak sesuai dengan tantangan & permasalahan yang dihadapi bangsa.

Birokrasi negeri ini yang lebih cenderung menjadi adminstrasi, dan pembuat kebijakan. Ketimbang pelaksana kebijakan.  Ditambah lagi pemimpin negeri ini seakan tidak punya kuasa terhadap birokrasi yang bekerja. Visi dan misi pemimpin tidak disampaikan. Perilaku “banci” dari partai koalisi maupun oposisi membuat pembelajaran dan keseimbangan demokrasi negeri ini tidak berjalan.

“kemerdekaan Kebangsaan Indonesia……yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Penyelenggaraan pemerintahan negara belum sepenuhnya transparan dalam arti secara proaktif menjelaskan aktivitas pemerintah. Bisa jadi memang bentuk koalisi nya tidak jelas. pemimpin koalisi tidak lugas, dan tata aturan yang tegas. membuat partai bebas ber-“suara”. Sistem pemerintahan daerah belum mengadopsi keberagaman otonomi daerah dan keberagaman daerah otonom.

Sebagian terbesar pemerintahan daerah mengalami keterbelahan pemerintahan antara pemerintah daerah dan DPRD.  Ditambah lagi dengan lemahnya kemampuan pemimpin di pusat dan nasional dlm menterjemahkan visi misi ke program yang sesuai kebutuhan.  Contoh kegagalan desentralisasi dan demokrasi –> http://t.co/2lfJ2a9X Buruknya kinerja pemerintah daerah diperparah dengan gerakan ekstraparlemen yang tidak mengawal kebijakan daerah dengan intens. 

Kampus dan OKP sibuk ngurus isu nasional. Padahal kebobrokan daerah sudah tidak terkendali.  Di Indonesia, demokrasi bukan lagi alat mewujudkan kesejahteraan, namun telah berubah menjadi industri bernama demokrasi. Membuat negara bukan lagi solusi, melainkan menjadi sebuah masalah. Itu kenapa lahir ide ide negara tidak dibutuhkan. Lalu mulailah menguat perbaikan di skala komunitas atau pembentukan komunitas baru. Bentuk reaksioner dari ketiadaan pemerintah.

Dalam konteks indvidual kelompok, reaksi ini bisa dibenarkan tapi dalam jangka panjang tentu akan melemahkan kekuatan institusi pemerintah. Kajian tentang deliberative democracy kini tengah menjadi perbincangan menarik diantara para pakar dunia.  Semangat dr deliberative democracy adalah keterwakilan dan musyawarah. Partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan.

, , ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: